Seiring dengan kenaikan harga minyak dunia,pemerintah mengajukan untuk membuat pasal 7 ayat 6a untuk menambahkan pasal 7 ayat 6.Bunyi pasal 7 ayat 6:harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.Pasal tersebut berbeda dengan pasal 7 ayat 6a yang berbunyi: dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15% dalam enam bulan terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, maka pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM.Terjadi kontrofersi akibat keputusan pemerintah itu.Pasal 7 ayat 6a itu menurut pemerintah selalu menghitung enam bulan terakhir, seperti saat ini April, maka mulai dihitung dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari dan Maret. Pada bulan Maret 2012 kenyataan yang ada harga ICP itu US$128 per barel, sementara harga rata-rata ICP dalam enam bulan terakhir sudah US$116 per barel atau 11% di atas asumsi APBNP 2012 yang ditetapkan US$105 per barel. Karena belum mencapai 15 % di atas asumsi APBNP, harga BBM belum bisa dinaikkan pada April ini.

Menilik isi dan substansi pasal 7 pasca amandemen itu dikaitkan dengan penjelasan pemerintah, maka dalam satu pasal di UU APBNP itu terdapat dua pengertian yang memiliki tafsir yang berbeda. Di satu sisi dalam materi ayat 6, ditegaskan bahwa dengan sendirinya pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi kendati situasi lonjakan harga minyak dunia mengalami fluktuasi sehingga berdampak pada postur APBN yang mendapat tekanan dari ekses tersebut.
Sementara di pihak lain, melalui ayat 6a, pemerintah memiliki kewenangan untuk menaikkan dan atau menurunkan harga BBM akibat adanya acuan harga minyak internasional yang mengalami kenaikan dan penurunan rata-rata 15%. Artinya dalam ayat 6a ini, mensyaratkan sekaligus kepada pemerintah untuk sewaktu-waktu dapat menaikkan harga BBM kendati dalam ayat 6 pasal 7 UU ini secara tegas pemerintah tidak bisa menaikkan dalam situasi apapun yang terjadi.
Antara ayat 6 dan ayat 6a dalam pasal 7 UU APBNP itu menunjukkan bahwa dalam satu pasal telah terjadi pertentangan satu sama lain, yang menurut aturan dan pembentukkan  UU itu tidak lazim untuk dilakukan. Mengingat dalam pembentukan suatu UU diniscayakan adanya satu kesatuan yang utuh dan bulat dari keseluruhan isi UU itu yang mudah untuk dipahami masyarakat tatkala implementasi UU itu dilakukan pemerintah .
Karenanya dimungkinkan bahwa isi pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam konteks implementasinya di lapangan. Artinya bagaimana mungkin suatu UU pada akhirnya bisa diberlakukan menurut situasi obyektif yang disyaratkan dengan mengabaikan materi yang terdapat dalam ayat lainnya di pasal tersebut.

Terjadinya perselisihan tersebut akibat rakyat Indonesia terlalu ketergantungan dengan BBM.Padahal banyak opsi lain untuk menggantikan BBM.Seperti sekarang telah bermunculan,contohnya bahan bakar menggunakan hidrogen.Hidrogen adalah energi kimia yang diubah menjadi listrik dan cocok digunakan untuk mobil listrik. Sekarang sedang dalam tahap pengembangan, khususnya infrastruktur untuk pengisian sel bahan bakar tersebut ke kendaraan agar bisa dilakukan juga secara konvensional. Dengan gencarnya pengembangan dan produksi mobil listrik, penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar alternatif juga semakin besar. Disini dibutuhkan Peran pemerintah yang cukup besar untuk mengembangkan energi tersebut.Di Negeri yang kaya akan sumber daya alam seharusnya kita malu akibat masih ketergantungan dengan satu sumberdaya alam saja,kita masih bisa memanfaatkan sumberdaya alam yang lain.